首页> 外文OA文献 >Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap

【2h】

Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap

机译：审查犯罪案件调查中的犯罪嫌疑人的法律保护

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah Hak untuk segera diperiksa perkaranya; Hak untuk bebas memberikan keterangan; Hak untuk mendapatkan juru bahasa; Hak untuk mendapat bantuan hukum; Hak untuk didampingi penasehat hukum secara Cuma-Cuma; Hak untuk menghubungi penasehat hukumnnya; hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan hak-hak lainya sesuai KUHAP. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah Perlindungan dari Penyidik, Perlindungan dari Polisi, perlindungan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum, dan perlindungan jasmani dan rohani tersangka yang antara lain menyangkut: Pendampingan Perwakilan Negaranya; Pelayanan dan Perawatan Kesehatan; Pemberian Kebebasan Menghubungi Keluarganya Serta Menerima Kunjungan Dan Mengirim Atau Menerima Surat Menyurat; dan Pemberian pelayanan Rohani lewat kunjungan dari rohaniawan.

机译：这项研究旨在找出《刑法》如何审查犯罪嫌疑人在刑事调查一级获得法律保护的权利，以及《刑事诉讼程序》如何审查对犯罪嫌疑人在刑事调查一级的法律保护形式。使用规范的判例方法，可以得出以下结论：1.在《刑法》所审查的刑事案件中，犯罪嫌疑人在调查级别获得法律保护的权利是应立即审查的权利；信息自由权；拥有翻译的权利；法律援助权；免费获得法律顾问的权利；与他或她的法律顾问联系的权利；根据《刑法》规定的要求轻率证人的权利和其他权利。 2.在《刑法》所审查的刑事调查级别上，针对犯罪嫌疑人的法律保护形式包括：调查保护，警察保护，免受法律援助和法律倡导者保护以及对犯罪嫌疑人的身体和精神保护，其中包括：国家代表；卫生保健和服务；给予与家人联系，接待访问和接收或接收信件的自由；以及通过属灵的探访提供属灵的服务。

著录项

作者
Liunsili, Ongki;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2017
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN [J] . Irfan Ardiansyah UIR Law Review . 2019,第1期

机译：在椅子标准和模式方面的方面的法律执行解决方案
2. Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana [J] . Subaidah Ratna Juita, Doddy Kridasaksana, Ani Triwati Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani . 2017,第1期

机译：刑法改革视野下环境犯罪受害者刑事调解的法律保护
3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK [J] . Mochammad Anwar Syiar Hukum . 2019,第1期

机译：儿童刑事司法系统的麻醉品犯罪儿童的法律保护
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅